Pertemuan 12 dan 13 MK

 sebelum kapal melakukan suatu pelayaran, maka kapal tersebut harus laik-laut (Seaworthy), apabila kenyataan kapal tersebut tidak laik laut dan suatu terjadi kerugian atas kapal tersebut, maka Perusahaan Asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut.

Laik Laut (Sea - worthy) diartikan bahwa kapal laik untuk melakukan perjalanan atau pelayaran di laut, sedangkan

Laik Muatan (Cargo - worthy) bahwa kapal tersebut laik menerima muatan dimana peralatan kapal telah sesuai dengan sifat-sifat barang yang dimuatkan tersebut.

Jadi sebelum dan pada waktu memulainya perjalanan kapal, maka nahkoda harus membuat dengan sewajarnya :
  1. membuat kapal laik laut. (sea worthy)
  2. Mengawaki kapal, melengkapi perlengkapan kapal dan kebutuhan kapal.(Properly Manned)
  3. Membuat fasilitas-fasilitas ruangan kapal agar sesuai dengan muatan (laik muatan), baik pada saat pemuatan, penyimpanan, pembongkaran barang tersebut.
Apabila ketiga syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka kepada kapal tersebut diberikan Sertifikat Laik Laut (Certificate of Sea Worthiness) yakni surat izin berlayar dari suatu pelabuhan yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang menerangkan bahwa kapal telah laik-laut untuk berlayar karena telah memenuhi persyaratan teknis.

Nnnn

1. Membuat kapal Laik-laut (Sea Worthy).
Kapal dikatakan laik-laut bilamana sertifikat-sertifikat kapal masih berlaku dan tidak ada yang mati.
Apabila salah satu sertifikat kapal mati, maka kapal tersebut tidak akan dapat melanjutkan perjalanan, otomatis sertifikat laik-laut (Certificate of Sea Worthiness) tidak akan dikeluarkan oleh Syahbandar.
Sertifikat tersebut harus diperbaharui dahulu di Kedutaan Negara Bendera Kapal tersebut, baru dibuatkan sertifikat laik-laut.

Jenis-jenis seritifikat kapal yang dinilai menentukan bahwa kapal laik-laut, adalah:
a. Ship Registered Certificate.
b. Load Line Certificate.
c. Ship’s Equipment Certificate.
d. Ship’s Construction Certificate.
e. Hull & Machinery Certificate.
f. Radio & Telegraphy Certificate.

Kemudian untuk mengetahui apakah dipelabuhan sebelumnya kapal juga dalam kondisi laik-laut, maka perlu diperhatikan :
a. Last port clearance.
b. The ratification certificate
c. Bill of Health.

2. Mengawaki, Melengkapi kebutuhan Kapal (Properly manned & Suply the ship).
Properly manned adalah bahwa kapal yang bersangkutan telah diawaki sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk ukuran kapal tersebut.
Apabila syahbandar meneliti bahwa Mualim I seharusnya mempunyai ijazah MPB I, ternyata yang berada diatas kapal berijazah MPB II, maka kapal tersebut tidak akan mendapat Certificate of Sea Worthiness. Maka perusahaan tersebut harus mengganti Mualim I dengan yang memiliki Ijazah MPB I.
Bendera Indonesia: Pelaut yang memiliki ijazah MPB I tidak ada, maka harus mendapat dispensasi Perwira dari Direktorat Keselamatan Pelayaran R.I., setelah mendapat dispensasi tersebut baru crew tersebut dianggap memenuhi syarat


Bendera Asing: harus ada surat resmi dari Nahkoda Kapal Asing tersebut yang menerangkan bahwa Nahkoda bertanggung jawab penuh atas penempatan Mualim I tersebut diatas kapalnya.

Equipped (perlengkapan kapal), adalah mencakup alat-alat yang bukan bagian dari kapal akan tetapi secara menetap harus ada diatas kapal.
   Misal :
  1. Bahan bakar yang berada diatas kapal = 280 Ton.
  2. Route perjalanan yang akan dituju = 14 hari
  3. Penggunaan bahan bakar per hari = 20 Ton (tercantum dalam Ship’s Particular C.)
  4. Maka kapal tersebut harus menyediakan bahan bakar sejumlah : 14 x 20 Ton + 20% (untuk cadangan)  =  336 Ton.
Syahbandar dapat menahan kapal sampai dilaksanakan pemenuhan bahan bakar dan kepada kapal tidak diberikan ijin berlayar karena kapal tidak memenuhi syarat perlengkapan kapal.

Supply the Ship berarti wajib mengatur perbekalan kapal tersebut yang meliputi bahan makanan dan obat-obatan secukupnya termasuk air tawar, sehingga bahan-bahan makanan yang telah ada diatas kapal sesuai dengan persyaratan menu untuk crew yang sesuai dengan menu yang berlaku dinegara bendera kapal.

3. Membuat fasilitas-fasilitas ruangan kapal agar sesuai dengan muatan  (laik muat), baik pada saat pemuatan, penyimpanan, penyusunan dan pembongkaran barang tersebut.
Untuk menilai pemadatan/susunan muatan dalam kapal di Indonesia jarang dilakukan, hanya terbatas pada barang-barang berbahaya (Dangerous Cargo), dimana perlu alat-alat pengamanan (Safety) dan ventilasi pendingin, sedangkan  diluar negri disesuaikan dengan klassifikasi 10 jenis barang dagangan yang telah ditetapkan oleh SOLAS 1974
https://www.blogger.com/u/5/blog/post/edit/981795863077035784/2944206887247032778

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gudang prkt 2

Gambar
 Gudang ✕ TUTUP BERANDA DAFTAR ISI ADM. PERKANTORAN AKUNTANSI PEMASARAN DOKOMEN SEKOLAH BERANDA   /  ADM. SARANA PRASARANA Jenis Dokumen Gudang Oleh Anugerah Dino    14.48    Posting Komentar Jenis-jenis dokumen gudang di suatu perusahaan mungkin akan berbeda antara yang satu dengan lainnya, Namun, secara garis besar memiliki kesamaan dokumennya. Jenis-jenis dokumen gudang setidaknya dapat diidentifikasi berdasarkan fungsi/ aktivitas kegiatan di gudang.  Aktivitas penanganan barang di gudang terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu:  1. Penerimaan (receiving)  2. Pengambilan barang (Putaway)  3. Customer order Picking atau order selection  4. Packing  5. Cross Docking  6. Shipping Kegiatan penerimaan barang (receiving) adalah suatu proses penerimaan barang termasuk didalamnya kegaitan bongkar muat dari sarana angkutan barang (truk, tronton, trailer, dsb.), perhitungan jumlah barang diterima, inspeksi kualitas barang, pe...
Baca selengkapnya

Pertemuan 6. MK

 Pengertian Pelabuhan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapalyang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra – dan antar moda transportasi. (Undang-undang pelayaran no. 16, tahun 2008)  1. Fungsi Pelabuhan  a. Gateway Berasal dari kata pelabuhan atau port yang berasal dari kata Latin porta telah bermakna sebagai pintiu gerbang Gateway. Pelabuhan berfingsi sebagai Pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam maupun keluar pelabuhan yang bersangkutan.  b. Link Dari batasan pengertian yang telah dipaparkan terdahu, keberadaan pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antar moda transportasi darat,...
Baca selengkapnya

Pertemuan 16 MK

Persyaratan ABK Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, Memutuskan : 1) Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a) Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. b) Awak kapal adalah orang yang bekkerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil c) Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal d) Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang di terbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenagan oleh Menteri. 2) Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal yang meliputi: a) Keselamatan Kapal. b) Pengawakan Kapal. c) Manajemen ...
Baca selengkapnya